Depok, Ujung Pena
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2/1989.

Hal tersebut adalah upaya pemerintah meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata.

Tidak relevan bila di jaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf.

Oleh karenanya, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar.
Untuk merealisasikan tujuan tersebut di atas memerlukan kerja sama yang kooperatif antara Pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Atas dasar tersebut, berbagai aliansi masyarakat yang peduli terhadap pendidikan mulai menggerakkan segenap tenaga dan pikirannya demi mewujudkan mimpi anak Indonesia bebas dari kebodohan, salah satunya Komite Advokasi Pendidikan Untuk Rakyat (KAPUR).

Aliansi masyarakat tersebut komitmen membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa, seperti diucap ketua DPC Kota Depok, Torben Rando Oroh.

Pria yang biasa disapa Tora itu mengaku miris jika melihat anak-anak yang putus sekolah. “Saya sedih melihat anak-anak usia sekolah jadi pengamen di jalanan,”.

Mahalnya biaya pendidikan saat ini,tambah dia, memaksa keadaan itu tampil di permukaan. Sekolah gratis seakan hanya menjadi tajuk khayalan bagi sebagian masyarakat.

“Apa jadinya jika generasi penerus bangsa dibiarkan seperti ini. Siapa yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan?,” Ujar Tora kepada Ujung Pena, Kamis (20/9/2018).

Melalui KAPUR, Tora mengajak masyarakat agar memperhatikan pendidikan anaknya. “Kami mencoba memfasilitasi agar anak-anak di kota Depok yang putus sekolah dapat kembali belajar,”.

Lebih jauh, Tora katakan bahwa sudah seharusnya pendidikan anak diutamakan, jangan membiarkan anak memikirkan sesuatu yang belum saatnya.

“Mari kita jadikan anak-anak di kota Depok ini cerdas dengan mengikuti wajib belajar 9 tahun, agar tercipta generasi berkualitas sebagai aset bangsa di masa mendatang,” katanya lagi.

Didampingi Michael Roberto sebagai sekretaris, Ketua DPD Kapur Tora mengajak masyarakat agar segera melaporkan jika ada kendala dalam hal pendidikan, terutama soal biaya.

Ia berjanji akan mempekerjakan hak anak bangsa dalam mengenyam pendidikan yang layak tanpa terkendala masalah masalah biaya yang menjulang. (Lk)